Dunia saat ini dihadapkan pada ujian berat menyusul lonjakan kerawanan pangan dan ancaman krisis energi yang kian mengkhawatirkan. Berdasarkan data World Food Programme (WFP), jumlah penduduk dunia yang menghadapi kerawanan pangan meningkat lebih dari dua kali lipat sejak pandemi Covid-19, dari semula 135 juta orang menjadi 345 juta orang. WFP sebagai organisasi kemanusiaan terbesar di bawah naungan PBB terus berupaya menangani kelaparan global dan meningkatkan ketahanan pangan.
Situasi pelik ini semakin diperparah oleh konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina serta kebijakan pembatasan ekspor yang mengganggu rantai pasok global. Gangguan tersebut mendongkrak harga pangan dunia ke level tertinggi. Tercatat, harga pangan global merangkak naik hampir 13% pada bulan Maret 2022 dan berpotensi menyentuh angka 20% pada akhir tahun. Tanpa adanya upaya bersama mencari solusi, kondisi ekonomi global diprediksi akan jauh lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain kerawanan pangan, dunia juga dibayangi oleh krisis energi yang mendesak. Sebagai respons cepat, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres membentuk Global Crisis Response Group on Energy and Finance (GCRG) pada 14 Maret 2022 untuk memfokuskan kebijakan khusus pada bidang pangan, energi, dan keuangan.
Peran Strategis Presidensi G20 Indonesia dalam Merespons Krisis
Forum G20 turut mengambil peran sentral dalam merumuskan jalan keluar dari ancaman krisis ganda ini. Isu ketahanan pangan dan energi yang kerap disoroti pada tahun-tahun sebelumnya semakin menguat tatkala Indonesia memegang presidensi G20 tahun ini.
Pada 15-16 Juli 2022, Indonesia sukses menyelenggarakan pertemuan ketiga G20 Finance Ministers and Central Bank Governor Meeting (FMCBG) di Bali. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh 16 Menteri Keuangan, 10 Gubernur Bank Sentral, dan 6 organisasi internasional. Para delegasi sepakat bahwa G20 harus memberikan sinyal kuat serta aksi nyata dalam menghadapi tantangan global.
Nuansa pertemuan FMCBG ketiga ini terasa jauh lebih kompleks akibat tekanan ekonomi global yang semakin berat. Menurut Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Nella Sri Hendriyetty, kombinasi antara pandemi yang belum sepenuhnya usai dan perang di Ukraina memicu ketidakseimbangan pasokan dan permintaan (*supply-demand mismatch*) terhadap pangan, energi, serta pupuk, yang diiringi oleh lonjakan tekanan inflasi.
Sepanjang rangkaian pertemuan tersebut, Indonesia secara aktif mendorong pertemuan bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian negara-negara G20. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, mengatasi kekurangan pasokan pasar, memperluas dukungan perdagangan hasil pertanian, serta memperkokoh kolaborasi global demi mencegah krisis kemanusiaan yang lebih luas.
Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral juga menyuarakan agar perang segera dihentikan guna meredakan disrupsi rantai pasok, lonjakan inflasi, serta beban utang negara-negara berkembang. Indonesia berharap forum G20 mampu bertindak lebih efektif dalam memberikan manfaat nyata bagi stabilitas ekonomi global.
Langkah Nyata Pemerintah Indonesia Menjaga Ketahanan Pangan
Di tingkat domestik, pemerintah Indonesia terus bergerak cepat untuk meredam dampak krisis global agar tidak meluas. Berbagai kebijakan strategis diterapkan guna menjaga ketahanan pangan nasional secara komprehensif, mulai dari hulu hingga hilir.
- Peningkatan kapasitas produksi nasional melalui perluasan dan intensifikasi lahan pertanian.
- Penerapan diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu.
- Memperkuat cadangan penunjang pangan dan menyempurnakan sistem logistik serta modernisasi pertanian.
- Pengembangan pertanian skala besar, pembangunan *food estate*, serta sistem pengolahan pangan jarak dekat yang terintegrasi.
- Pemberdayaan petani skala kecil melalui penghapusan dan pencegahan hambatan perdagangan yang diskriminatif.
Selain fokus pada peningkatan produktivitas, pemerintah juga menjalankan reformasi struktural di berbagai sektor penting seperti infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan. Dalam jangka pendek, program jaringan pengaman sosial disalurkan untuk melindungi masyarakat ekonomi bawah dari risiko kekurangan nutrisi, sementara program jangka panjang difokuskan untuk memperkuat rantai pasok makanan nasional.
Komitmen Transisi Energi Lewat Peluncuran ETM
Menghadapi ancaman krisis energi, Indonesia menegaskan pentingnya jaminan pasokan energi yang terjangkau untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan pemulihan ekonomi. Upaya ini harus berjalan seiring dengan komitmen keberlanjutan dan dukungan negara maju dalam transisi energi.
Sebagai bentuk aksi nyata, Kementerian Keuangan memanfaatkan momentum FMCBG ketiga di Bali untuk meluncurkan *country platform* mekanisme transisi energi yang diberi nama Energy Transition Mechanism (ETM). Platform ambisius ini dirancang untuk meningkatkan infrastruktur energi di Indonesia sekaligus mempercepat transisi menuju emisi nol bersih (*net zero emission*) secara adil dan terjangkau.
Melalui optimalisasi instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang siap mengantisipasi lonjakan harga komoditas serta menjaga daya beli masyarakat, pemerintah Indonesia bertekad terus menggalang solusi global di forum G20 guna melindungi masyarakat dari ancaman kerawanan pangan dan energi.
