Pagi hari di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyuguhkan pemandangan kontras yang memukau. Gugusan batuan karst hitam legam berdiri menjulang di bawah langit biru, sisa bentang alam yang konon merupakan dasar laut terangkat akibat aktivitas geologis jutaan tahun lalu. Kondisi geografis yang ekstrem ini menjadikan wilayah tersebut kering dan tandus. Namun, di balik tantangan alam yang keras, warga setempat membuktikan ketangguhan mereka. Perjuangan itu digalakkan secara konsisten sejak tahun 1999 oleh sekelompok pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Desa Nglanggeran.
Kilas Balik Transformasi Alam dan Mental Warga Nglanggeran
Di atas lahan seluas 48 hektare yang dipercayakan oleh perangkat desa, para pemuda Karang Taruna memulai upaya penghijauan dan pelestarian lingkungan. Butuh waktu setidaknya sewindu bagi mereka untuk memulihkan kawasan tersebut hingga layak dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Di bawah arahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, mereka membentuk Badan Pengelola Desa Wisata (BPDW) Nglanggeran pada tahun 2007. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) ini merangkul seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah desa, pemuda karang taruna, kelompok tani, hingga ibu-ibu PKK.
Perjalanan tersebut tidaklah mudah. Aris Budiyono, salah satu penggerak Pokdarwis Nglanggeran, mengenang bagaimana usaha mereka awalnya ditentang keras oleh keluarga maupun orang sekitar. Para pemuda kerap disangsikan dan dianggap pengangguran. Bahkan, Aris sempat berniat merantau sebagai buruh migran, namun tertipu agen penyalur hingga modalnya habis. Pengalaman pahit itu justru semakin membulatkan tekadnya untuk kembali ke kampung halaman dan serius membangun desa bersama delapan tokoh utama dari puluhan anggota Pokdarwis.
Strategi awal mereka berfokus pada perubahan stigma internal warga. Daerah yang tadinya dipandang sebelah mata karena gersang justru diangkat nilai keunikannya. Pemandangan bebatuan purba, suasana pedesaan, serta kuliner tradisional seperti nasi tiwul, mangut lele, dan tempe sambal menjadi daya tarik otentik bagi wisatawan perkotaan yang jenuh dengan gedung pencakar langit. Titik balik kebangkitan ini semakin kuat pascagempa bumi Yogyakarta 2006, yang melecut semangat warga untuk berbenah dan merintis usaha homestay secara trial and error hingga akhirnya membuahkan hasil pada 2011.
Menenun Ragam Daya Tarik Wisata dan Prestasi Internasional
Untuk memperpanjang masa tinggal pengunjung, warga Desa Nglanggeran merancang berbagai aktivitas wisata edukasi dan budaya yang menarik. Wisatawan dapat merasakan langsung pengalaman hidup di desa melalui program-program yang tertata:
- Wisata Edukasi: Membajak sawah, menanam padi, belajar membatik tulis dan ecoprint pada kain serta topeng, membuat kerajinan janur, hingga mengolah produk cokelat khas Nglanggeran.
- Wisata Budaya: Mempelajari tata krama (unggah-ungguh) Jawa, bermain gamelan (karawitan), berlatih tari Reog Mataram, mengikuti tradisi kenduri, serta mengenalkan pakaian adat Jawa.
Berbagai aktivitas ini berpadu sempurna dengan keindahan alam sekitar, seperti Gunung Api Purba yang megah dan Embung Nglanggeran yang ikonis untuk menikmati matahari terbit maupun terbenam. Kerja keras dan pengelolaan berkelanjutan ini mengantarkan Desa Wisata Nglanggeran meraih pengakuan global, di antaranya ASEAN Community Based Tourism (CBT) Award 2017, ASEAN Sustainable Tourism Award 2018, Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan dari Kemenparekraf pada awal 2021, serta predikat bergengsi “Best Tourism Village 2021” dari UNWTO.
Tonggak Sejarah: Desa Nglanggeran Resmi Menjadi Desa Keuangan Pertama
Prestasi gemilang di sektor pariwisata menempatkan Nglanggeran sebagai prototipe ideal pengembangan pedesaan sekaligus percontohan tata kelola dana desa. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan tahun 2024, Desa Nglanggeran memperoleh Dana Desa sebesar Rp813 juta, yang terdiri atas alokasi dasar Rp607 juta dan alokasi formula Rp205 juta. Hingga 18 April 2024, realisasi penyaluran dana tersebut telah mencapai Rp488 juta atau 60 persen dari pagu, di mana sekitar 20 persen dialokasikan untuk bantuan langsung tunai (BLT) dan 30 persen dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur desa.
Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan tata kelola keuangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, DJPK Kementerian Keuangan secara resmi menetapkan Desa Nglanggeran sebagai desa keuangan (Desakeu) pertama di Indonesia pada 2 Mei 2024. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman, menyampaikan bahwa penetapan ini didasarkan pada kemampuan desa mengelola anggaran secara transparan dan berkinerja tinggi, sehingga layak menjadi teladan bagi desa-desa lain di seluruh tanah air.
Sinergi Special Mission Vehicle Kemenkeu Menggerakkan Ekonomi Desa
Keberhasilan Desa Nglanggeran tidak lepas dari dukungan nyata negara melalui program-program yang dijalankan oleh sejumlah special mission vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan. Sinergi lintas lembaga ini memperkuat perekonomian warga melalui tiga pilar utama:
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI): Menggagas program Desa Devisa Kakao Nglanggeran sejak 2023, memberikan pelatihan kepada sekitar 96 petani di lahan seluas 10,2 hektare. Program ini menghasilkan 10 ton buah kakao dan 3,1 ton biji kering per tahun, serta sukses mendongkrak nilai tambah kakao fermentasi dari Rp25 ribu menjadi Rp100 ribu per kg hingga menembus pasar ekspor ke Swiss.
- PT Sarana Multigriya Finance (PT SMF): Hadir melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dengan memberikan pembiayaan pengembangan homestay senilai Rp1,5 miliar yang menjangkau 24 kepala keluarga, termasuk kompleks restoran Pawon Purba milik Aris Budiyono.
- Pusat Investasi Pemerintah (PIP): Menjalin kerja sama pembiayaan ultra mikro (UMi) yang ditandatangani langsung oleh Direktur Utama PIP, Ismed Saputra, di Griya Coklat Nglanggeran untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha ultra mikro lokal yang belum tersentuh sistem perbankan.
Penunjukkan Desa Nglanggeran sebagai Desa Keuangan pertama di Indonesia menjadi bukti nyata bahwa kombinasi ketekunan masyarakat lokal, transparansi pengelolaan anggaran, dan pendampingan lintas sektor mampu mengubah daerah tandus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing global.
