Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo segera mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2024. Dalam beberapa tahun terakhir, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah bekerja keras menjadi tulang punggung dalam menghadapi berbagai guncangan dan situasi yang tidak mudah. Di tengah masa pandemi COVID-19, Indonesia menghadapi dampak nyata dari sisi kemanusiaan, ekonomi, dan sosial, di mana APBN mengambil posisi sebagai shock absorber dan bergerak sangat dinamis untuk mendukung penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi.
Krisis pandemi global kala itu memaksa seluruh negara menggunakan instrumen kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan secara luar biasa. Berdasarkan data IMF per Juni 2023, terdapat 36 negara yang berada dalam tekanan ekonomi akibat beban utang yang meningkat. Kendati demikian, Indonesia berhasil mengatasi tantangan besar tersebut dengan hasil yang baik. Menjadi tahun anggaran terakhir, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 berupaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan agar Indonesia terus melaju menuju negara maju.
Strategi Kebijakan Fiskal 2024 Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang
Kebijakan fiskal memegang peran sebagai urat nadi jalannya pemerintahan suatu negara. Pada tahun 2024, kebijakan fiskal dalam RAPBN mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Pemerintah merencanakan sejumlah strategi kebijakan yang secara ringkas dibagi menjadi kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang.
Untuk jangka pendek, fokus utama diarahkan pada pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi. APBN tetap berpihak kepada kesejahteraan rakyat dengan menjaga agar postur anggaran tetap sehat dan berkelanjutan guna menopang tujuan menuju Indonesia Maju 2045.
Sementara itu, strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang mencakup beberapa fokus krusial berikut:
- Penguatan kualitas sumber daya manusia (human capital)
- Akselerasi pembangunan infrastruktur (physical capital)
- Mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam (natural capital)
- Penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (institutional reform)
Selain itu, kebijakan fiskal 2024 juga melanjutkan reformasi fiskal secara holistik. Reformasi menyeluruh ini mencakup optimalisasi pendapatan negara tanpa mengganggu iklim investasi, peningkatan kualitas belanja (spending better) untuk mendukung reformasi struktural serta antisipasi ketidakpastian global (fiscal buffer), serta menjaga pembiayaan utang dalam batas yang aman dan terkendali sambil mengoptimalkan pembiayaan non-utang.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan 2024
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga melalui penetapan berbagai asumsi dasar ekonomi makro serta target pembangunan yang terukur. Pemerintah meyakini bahwa kondisi perekonomian domestik pada tahun 2024 akan tetap stabil sehingga mampu meningkatkan kepercayaan asing serta menjaga nilai tukar rupiah.
Berikut adalah rincian asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan dalam RAPBN 2024:
| Indikator Makro / Target | Asumsi / Proyeksi 2024 |
|---|---|
| Pertumbuhan Ekonomi | 5,2 persen |
| Laju Inflasi | 2,8 persen |
| Suku Bunga SBN 10 Tahun | 6,7 persen |
| Nilai Tukar Rupiah | Rp15.000 per US$ |
| Harga Minyak Mentah (ICP) | US$80 per barel |
| Lifting Minyak | 625 rpbh |
| Lifting Gas | 1.033 rbsmph |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | 5,0 persen hingga 5,7 persen |
| Angka Kemiskinan | 6,5 persen hingga 7,5 persen |
Stabilitas ini turut ditopang oleh implementasi sejumlah regulasi penting, seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memberikan dampak positif pada penguatan struktural perekonomian nasional.
Proses Kompleks Penyusunan APBN dan Tantangan Global
Tahun 2024 masih diwarnai oleh tantangan ketidakpastian global yang tinggi serta dinamika tahun politik. Di tengah situasi yang penuh tantangan tersebut, RAPBN 2024 dirancang sebagai pegangan kuat agar Indonesia mampu melewati berbagai risiko ekonomi. Penyusunan instrumen kebijakan publik ini melalui fase yang kompleks dan melibatkan proses teknokratis, politik, dan administratif yang panjang.
APBN bukan sekadar kumpulan angka, melainkan disusun menggunakan data, metodologi, dan strategi agar menghasilkan kebijakan yang kredibel, akuntabel, dan transparan. Melalui partisipasi publik dan penerapan good governance, arsitektur APBN 2024 diharapkan mampu merespons dinamika perekonomian sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia Maju berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
