Hajatan akbar demokrasi telah menanti di depan mata. Tak kurang dari tiga bulan mendatang, tepatnya 14 Februari 2024, segenap warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih akan melakukan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 guna memilih presiden dan wakil presiden, serta para anggota legislatif untuk periode 2024-2029.
Skala Masif Pemilu Serentak 2024: Lebih dari Sekadar Pemungutan Suara
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), tercatat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu juga disemarakkan oleh 23 partai peserta yang terdiri dari 17 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. Kesuksesan pemilu serentak 2024 menjadi momen penentu masa depan bangsa, khususnya dalam kurun lima tahun mendatang.
Pemilu 2024 merupakan pemilu serentak kedua yang dilakukan di Indonesia setelah mekanisme serupa diterapkan pada periode 2019. Tidak hanya pemilu legislatif dan eksekutif, pemilihan kepala daerah (pilkada) juga akan digelar pada tahun yang sama, yakni tanggal 27 November 2024. Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan bahwa penyerentakan pemilu dan pilkada dinilai akan menghasilkan pemerintahan yang stabil melalui konstelasi politik yang mengawal Indonesia lima tahun ke depan.
Senada dengan hal tersebut, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI Teuku Riefky memandang mekanisme pemilu serentak akan mendorong harmonisasi kebijakan di level nasional dan daerah sehingga sinergi yang terbentuk membawa sentimen positif bagi masyarakat dan dunia usaha.
Bedah Anggaran Rp71,3 Triliun: Ke Mana Dana Mengalir?
Untuk memastikan kelancaran tahapan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71,3 triliun kepada KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta kementerian dan lembaga pendukung lainnya. Anggaran ini diberikan sejak 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, dimulai dari tahun 2022 hingga 2024.
| Tahun Anggaran | Jumlah Alokasi |
|---|---|
| 2022 | Rp3,1 triliun |
| 2023 | Rp30,0 triliun |
| 2024 | Rp38,2 triliun |
| Total | Rp71,3 triliun |
Direktur Anggaran Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Dwi Pudjiastuti Handayani, menjelaskan bahwa sistem dan teknis pelaksanaan pemilu mempengaruhi besaran alokasi tersebut. Anggaran pemilu 2024 mengalami kenaikan sebesar 57,3% dibandingkan tahun 2019 akibat perubahan peraturan, termasuk kenaikan honorarium Badan Adhoc.
Total alokasi anggaran tahapan pemilu 2024 pada KPU sendiri selama tiga tahun mencapai Rp45,117 triliun. Pos alokasi tahapan pemilu di KPU meliputi pemutakhiran data pemilih, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, pembentukan badan adhoc, masa kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara.
Persentase alokasi terbesar berada pada tahapan pembentukan Badan Adhoc, yaitu sebesar 67,3%. Badan Adhoc penyelenggara pemilu di dalam negeri ini mencakup:
- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- Panitia Pemungutan Suara (PPS)
- Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan kenaikan honorarium terbesar hingga 104%
- Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)
Selain KPU, alokasi anggaran juga terdapat pada Bawaslu untuk pengawasan serta kementerian/lembaga pendukung lainnya untuk pos pengamanan, penegakkan kode etik, teknologi informasi, dan penanganan sengketa.
Efek Pengganda: Menstimulus Ekonomi Lewat Konsumsi
Kenduri demokrasi lima tahunan ini tidak hanya berdampak pada aspek sosial politik, tetapi juga berpotensi mengungkit perekonomian melalui peningkatan konsumsi. Menurut Teuku Riefky, pemilu serentak akan meningkatkan perputaran uang dan konsumsi masyarakat maupun pemerintah.
Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga diprediksi meningkat sejalan dengan pengeluaran calon legislatif yang meroket di masa pemilu. Berbagai estimasi menunjukkan dampak ekonomi ini bahkan bisa mencapai 1% dari PDB Indonesia atau berkisar di angka Rp300-an triliun, sehingga pemilu memiliki multiplier effect yang cukup signifikan.
KPU sendiri telah menetapkan total 2.710 daerah pemilihan dan 20.462 kursi, yang terdiri dari 580 kursi DPR, 2.372 kursi DPRD Provinsi, dan 17.510 kursi DPRD Kabupaten/Kota, dengan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR tercatat sejumlah 9.919 orang.
Peningkatan konsumsi ini diperkirakan terjadi mulai akhir tahun 2023 hingga kuartal I-2024, kemudian semakin terungkit mendekati kuartal II-2024 yang didorong oleh periode Ramadan dan Lebaran, serta berlanjut di level daerah melalui rangkaian pilkada. Aktivitas sektor riil seperti periklanan, makanan dan minuman, serta jasa pendukung pemilu baik perdagangan besar maupun eceran akan membawa efek pengganda yang besar.
Sisi Lain Pemilu: Tantangan Investasi dan Ketidakpastian
Di samping dampak positif pada konsumsi, Riefky berpendapat bahwa mendekati periode pemilu, investasi akan cenderung tertahan karena arah kebijakan ke depan relatif belum pasti. Investor tentu ingin melihat kepastian kebijakan yang lebih jelas pascapemilu, sehingga tingkat investasi diprediksi masih tertahan setidaknya sampai akhir tahun 2024 atau baru pulih di awal tahun 2025.
Kondisi investasi yang relatif stagnan ini juga dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global seperti di Amerika Serikat dan Tiongkok. Keyakinan investor dinilai baru akan muncul kembali setelah terbentuknya pemerintahan yang baru.
Menjaga Stabilitas: Modal Utama Menghadapi Transisi
Kematangan demokrasi Indonesia kembali diuji pada perhelatan Pemilu 2024, sehingga pemerintah perlu menjaga stabilitas negara di sepanjang tahun politik. Beberapa aspek stabilitas yang perlu diperhatikan meliputi:
- Stabilitas pertumbuhan ekonomi dan inflasi, khususnya inflasi pangan agar daya beli masyarakat terjaga.
- Stabilitas nilai tukar rupiah, mengingat 90% impor Indonesia merupakan bahan baku dan barang modal yang berkaitan langsung dengan proses produksi dalam negeri.
Apabila pemerintah dapat menjaga stabilitas tersebut, khususnya di sektor riil, hal ini akan menjadi modal yang baik untuk menghadapi periode transisi. Pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu menjaga situasi tetap kondusif dan memastikan kesinambungan arah kebijakan pembangunan yang progresif ke depan.
FAQ
Berapa total anggaran yang disiapkan untuk Pemilu 2024?
Pemerintah mengalokasikan total anggaran sebesar Rp71,3 triliun yang diberikan secara bertahap dari tahun 2022 hingga 2024 kepada KPU, Bawaslu, dan kementerian/lembaga pendukung.
Apa dampak pemilu terhadap perekonomian nasional?
Pemilu diprediksi memberikan multiplier effect hingga mencapai 1% dari PDB Indonesia atau sekitar Rp300 triliun melalui peningkatan konsumsi masyarakat, LNPRT, dan aktivitas sektor riil seperti periklanan serta makanan dan minuman.
Bagaimana pengaruh pemilu terhadap investasi?
Investasi cenderung tertahan karena investor mengambil sikap *wait and see* akibat ketidakpastian kebijakan, dan diperkirakan baru akan pulih kembali setelah pemerintahan baru terbentuk pada akhir 2024 atau awal 2025.
Apa dampak ekonomi jika pemilu berlangsung dua putaran?
Menurut ekonom, pemilu dua putaran akan berdampak positif dari sisi perputaran uang yang semakin besar, namun di sisi lain risiko ketidakpastian akan meningkat dan dapat berimbas pada sentimen pasar.
